SEPUTARINDO--SOPPENG — Pemerintah Kabupaten Soppeng terus memperkuat langkah strategis dalam mendukung pembangunan sektor pertanian melalui sinergi program pusat dan daerah. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Survey Investigasi Desain (SID) kegiatan Optimalisasi Lahan Non Rawa (OPLAH) yang digelar di Ruang Pimpinan Kantor Bupati Soppeng, Kamis (25/3/2026).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, dan dihadiri Ketua Tim Penyusun SID LPPM Universitas Hasanuddin Andang Suryana Soma, Ph.D bersama tim, Manajer PLN Cabang Soppeng Ria Fitriani Rachman, Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan (TPHPKP) Kabupaten Soppeng beserta jajaran, serta para penyuluh pertanian lapangan dari delapan kecamatan.
FGD tersebut menjadi forum strategis dalam menyatukan persepsi, langkah teknis, serta arah kebijakan pelaksanaan survei dan perencanaan optimalisasi lahan non rawa di Kabupaten Soppeng. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sinkronisasi program pemerintah pusat yang bersumber dari APBN dengan prioritas pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung sektor pertanian berkelanjutan.
Dalam arahannya, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menegaskan bahwa pelaksanaan FGD merupakan tindak lanjut dari koordinasi intensif bersama Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Ia menekankan pentingnya program listrik masuk sawah sebagai solusi inovatif untuk menjawab tantangan keterbatasan air yang selama ini dihadapi petani saat musim tanam.
“Program ini menjadi bagian dari visi kami dalam menghadirkan listrik masuk sawah guna membantu petani mengatasi kekurangan air. Dengan dukungan teknologi dan energi listrik, sistem irigasi diharapkan lebih efektif dan produktivitas pertanian dapat meningkat,” ujar Bupati.
Lebih lanjut disampaikan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian berencana mengalokasikan anggaran sekitar Rp67 miliar pada tahun 2026 melalui program Optimasi Lahan (OPLAH) di Kabupaten Soppeng. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Sementara itu, Ketua Tim SID LPPM Universitas Hasanuddin, Andang Suryana Soma, Ph.D, memaparkan mekanisme serta metodologi penyusunan SID optimalisasi lahan non rawa. Ia menjelaskan bahwa seluruh keputusan teknis akan berbasis pada potensi lahan serta kebutuhan riil kelompok tani agar pelaksanaan program tepat sasaran.
Penentuan lokasi kegiatan mengacu pada data Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) yang telah dihimpun oleh penyuluh pertanian lapangan, sehingga intervensi pembangunan dapat dilakukan secara terukur dan berkelanjutan.
Dari sisi dukungan infrastruktur, PLN Cabang Soppeng menyampaikan kesiapan dalam pembangunan jaringan listrik guna menunjang pelaksanaan program listrik masuk sawah. Dukungan energi listrik dinilai menjadi faktor kunci dalam pengembangan sistem irigasi modern berbasis pompanisasi listrik pada lahan pertanian non rawa.
PLN juga menyatakan komitmennya untuk terus berkolaborasi bersama pemerintah daerah dalam mendukung program strategis nasional menuju ketahanan dan swasembada pangan.
Melalui pelaksanaan FGD ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman dan langkah yang selaras sebelum pelaksanaan SID di lapangan. Dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi lintas sektor, program optimalisasi lahan diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produksi pertanian serta kesejahteraan masyarakat tani di Kabupaten Soppeng.
